Dialektika Marxisme dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah

M. Faiz Shofyan Hanafi Senin, 8-9-2025 | - Dilihat: 28

Oleh: M. Faiz Shofyan Hanafi

Muhammadiyah sudah lama menjadi salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Lahir dari kegelisahan K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berdiri karena beliau prihatin melihat umat Islam yang terpuruk karena tertindas oleh kolonialisme.

Ada satu kisah yang sering diceritakan tentang beliau. Kyai Dahlan berulang kali mengajarkan Surah Al-Ma’un kepada murid-muridnya. Bukan sehari atau seminggu, tapi sampai berbulan-bulan. Murid-muridnya pun heran, “Kyai, kenapa kita terus mengulang Al-Ma’un? Bukankah sudah lama kami mempelajarinya?” Sang Kyai hanya tersenyum lalu bertanya balik, “Selama ini, sudahkah kalian mempraktikkan kandungan ayat itu?” Sebuah jawaban sederhana, tapi sekaligus tamparan keras: apa gunanya belajar kalau tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata?

Dari situlah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai “Teologi Al-Ma’un”—ajaran yang menekankan pentingnya peduli pada sesama dan tidak cuek terhadap keadaan sosial. Kyai Dahlan, terinspirasi oleh gurunya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, percaya bahwa Islam tidak boleh berhenti pada simbol atau identitas, tapi harus menjadi energi perubahan.

Tulisan ini ingin menelusuri lebih jauh bagaimana semangat awal itu dijalankan. Ada yang mengatakan Muhammadiyah punya nuansa ideologis yang dekat dengan semangat sosialis-Marxis, terutama dalam pendirian amal usaha yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Muhammadiyah dan Lingkungan

Muhammadiyah dalam beberapa dekade terakhir, mulai menunjukkan keprihatinan yang besar terhadap konservasi lingkungan. Pada Muktamar tahun 2000 di Jakarta, dibentuk sebuah lembaga lingkungan hidup yang bertugas untuk menanggulangi dan juga memperbaiki praktik-praktik organisasi agar lebih ramah lingkungan.

Pada Muktamar ke-48 di Surakarta pun ditelurkan gagasan yang sarat akan keprihatinan terhadap lingkungan. Dalam buku keputusan yang dihasilkan pada Muktamar tersebut, dirumuskan bagian khusus regulasi dampak perubahan iklim sebagai salah satu isu strategis kemanusiaan universal.

Bahkan pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-112, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta membawakan komitmen untuk lebih fokus lagi pada konservasi lingkungan yang mengacu pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kerusakan alam adalah akibat ulah manusia.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut, terlihat bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen yang nyata untuk melanjutkan konservasi lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan kerangka teori Marxis yang menolak kapitalisme karena ia seringkali berakibat pada perusakan lingkungan.

Dalam metabolic rift, sebuah teori Marx yang dikembangkan oleh John Bellamy Foster, disebutkan bahwa kapitalisme menelurkan kebijakan-kebijakan yang eksploitatif terhadap lingkungan.

Produksi yang dilakukan untuk mengejar demand yang belum tentu ada akan berakibat pada alam yang tidak mampu mengimbangi. Teori keretakan metabolis ini dikembangkan lagi oleh Kohei Saito menjadi Degrowth Communism. Dalam bukunya Marx in The Anthropocene, ia merumuskan teori yang mengharuskan kita untuk menghentikan pola-pola produksi kapitalis jika ingin menjaga lingkungan.

Emansipatif Muhammadiyah

Marx adalah seorang advokat yang memiliki keprihatinan besar terhadap penindasan yang ditujukan kepada buruh ataupun manusia secara umum. Potret persyarikatan Muhammadiyah lewat beberapa kerangka ideologinya terkesan sangat cocok dengan paradigma Marx tentang pembebasan dari belenggu-belenggu kelas sosial.

Landasan ideologis ini tidak hanya diturunkan dari teologi Al-Maun. Beberapa kerangka ideologi lain yang dimiliki Muhammadiyah, seperti “7 Falsafah dan 17 ayat Al-Quran” dan “Teologi Al-Asr”, juga menjadi bagian ideologi Muhammadiyah yang menekankan pentingnya kritis terhadap problematika yang ada dan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat secara ikhlas dan konkret untuk memperbaiki nasib umat.

Bahkan penekanan terhadap pentingnya keikhlasan dalam bertindak itu sering termanifestasi dalam sebuah jargon yang sering dikatakan oleh anggotanya, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”

Jargon ini mengajarkan nilai keikhlasan dan anjuran untuk mengubah motif “ber-Muhammadiyah” dari sekadar bekerja untuk mendapatkan uang belaka menjadi mengabdi kepada persyarikatan dan kepada masyarakat itu sendiri. Walaupun memang Marx tidak mengajarkan keikhlasan, namun kerangka ideologi emansipatif Muhammadiyah sangat paralel dengan perjuangan kelas yang didambakan oleh Marx.

AUM dan kesejahteraan

Prinsip-prinsip dalam landasan ideologis seperti teologi Al-Maun dan teologi Al-Asr ditelurkan dalam berbagai upaya Muhammadiyah untuk menyejahterakan umat lewat aset-aset yang dibangunnya. Aset-aset inilah yang pada tahun 2020 lalu disebutkan setara 400 triliun rupiah oleh Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Estimasi tersebut tentu bukan klaim yang kecil, Tempo pada 2023 melakukan cek fakta terhadap klaim tersebut dan menyimpulkan bahwa klaim tersebut sebagian benar. Hal ini didasarkan pada appraisal keseluruhan aset-aset Muhammadiyah di seluruh penjuru bumi, baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun Muhammadiyah menggunakan nomenklatur “Amal Usaha Muhammadiyah” untuk menyebut aset-aset yang berdiri semata-mata untuk memenuhi kebutuhan umat banyak. Sedangkan aset-aset yang didasarkan pada motif mencari untung sebanyak-banyaknya biasanya terkecualikan dari term AUM ini dan menggunakan istilah Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) (Hidayat, n.d.).

Dilansir dari CNBC bahwa data per bulan Juni 2024, aset atau amal usaha yang diatasnamakan Muhammadiyah terdiri atas kurang lebih; 172 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah/madrasah, 440 pesantren, dan juga luas tanah wakaf/hibah sebesar 214.742.677 meter persegi. Angka itupun belum memperhitungkan aset dalam bentuk kapital/uang yang tersimpan di bank-bank yang digunakan oleh persyarikatan ini.

Dengan banyaknya properti yang dimiliki oleh organisasi ini, timbul tanggung jawab yang besar dalam mengelolanya. Adapun konsep kepemilikan properti ini menjadi suatu keprihatinan besar Marx, ia menganggap kepemilikan pribadi (private property) menjadi gerbang pertama penindasan.

___

Muhammad Faiz Shofyan Hanafi, Mahasiswa Filsafat Universitas Gajah Mada.