Bagaimana Kampus Kita Berubah Menjadi Pasar?

Ramadhanur Putra Rabu, 1-3-2023 | - Dilihat: 34

Oleh: Ramadhanur Putra

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO (World Trade Organization) dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No, 7 tahun 1994. Pada tahun 2005, Indonesia menanda tangani General Agreement on Trade in Service (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan dengan 12 sektor jasa, diantaranya meliputi pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat.

Dalam tipologi yang digunakan oleh para ekonom, kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi menjadi tiga sektor; 1) Primer, mencakup industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian; 2) Sekunder, mencakup industri untuk mengolah bahan dasar barang, bangunan, produk, manufaktur, dan utilities; dan terakhir 3) Tersier, mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik, keadaan manusia, dan benda simbolik.

Berdasarkan hal itu, pendidikan digolongkan ke dalam industri sektor tersier. Karena tugas pendiddikan adalah untuk mengubah keadaan manusia, dari yang tidak berpengetahuan kepada yang berpengetahuan. Setelah itu, WTO mengidentifikasi setidaknya ada empat mode penyediaan jasa pendidikan, sebagai berikut;

Mode 1, Cross-border supply. Tawaran kuliah melalui internat dan online degree program; Mode 2, Consumption abroad. Mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri; Mode 3, Commercial presence. Kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi local; Mode 4, Presence of natural persons. Dosen atau pengajar asing mengajar di lembaga Pendidikan lokal (Effendi, 2007).

Kesepakatan ini pada akhirnya membuka ruang pendidikan seluas-luasnya. Indonesia dengan kualitas pendidikan yang masih rendah pada saat itu menjadi negara incaran dalam rangka menerapkan program ini. Disamping itu, negara-negara maju saling berlomba untuk melakukan ekspor dalam empat mode jasa pendidikan tersebut.

Hal ini tentu akan baik jika orientasinya adalah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun disisi lain, hal ini menjadi sangat tidak baik jika berorientasi pasar. Apalagi dengan logika tersier yang ditetapkan. Bahkan, sejumlah pihak mengkhawatirkan peningkatan mutu yang dimaksud adalah yang berkualitas sebagai mana yang dianut oleh para liberalisme; yang jelas jelas menguntungkan pemodal bukan rakyat (Nur, 2009).

Pada akhirnya, pendidikan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan globalisasi yang berwatak fundamentalisme pasar. Permasalahan akibat ketetapan itu dapat dilihat dengan beberapa permasalahan di kampus hari ini. Dunia kampus menjadi sangat bebas dan liberal. Adapun liberalisasi kampus bisa dilihat dari permasalahan yang kita urai di bawah ini;

Kapitalisasi Pendidikan

Permasalahan yang pertama muncul adalah pendidikan yang berwatak kapitasl. Kapitalisasi pendidikan berdampak pada tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini karena kampus dituntut untuk memiliki fasilitas yang mapan sesuai dengan standar yang ditentukan. Disamping itu, tingginya biaya pendidikan tidak berbanding lurus dengan penghasilan orang tua di Indonesia (Zulfikar, 2022).

Kemudian, jika kita melihat 4 mode jasa pendidikan dalam kesepatan GATS, upaya liberalisasi perdagangan sektor pendidikan memberi peluang bagi pemodal untuk mengeruk untung setinggi-tingginya melalui kampus. Entah itu dengan program yang ditawarkan, atau gaji dosen yang didatangkan.

Jauh lebih dalam dari pada itu, kapitalisasi pendidikan mendidik mahasiswa menjadi calon buruh yang siap dan sedia untuk dapat dipekerjakan setelah menamatkan studinya. Mahasiswa hanya diajarkan validasi dan afirmasi dalam dunia pendidikan.

Pada akhirnya, sistem pengetahuan yang dibentuk tidak mengajarkan mahasiswa untuk dapat berfikir kritis, berinovasi, dan menjalankan peran kemahasiswaannya.

Sebab, mahasiswa selalu dibayang-bayangi dengan ketidak lulusan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan juga hal lainnya. Permasalahan ini tentu saja telah mengoyak-ngoyak hakikat pendidikan itu sendiri sebagai wadah untuk menuntut ilmu dan berbudi pekerti sesuai dengan nilai-nilai luhur Indonesia.

Pada akhirnya, permasalahan seperti ini membuat mahasiswa cenderung individualis, pragmatis, malas, moody-an, terkena gangguan mental, lebih suka nonton konser di kampus dari pada hadir di ruang-ruang diskusi dan ilmiah kampus.

Amoralitas Mahasiswa

Selain itu, perkembangan kapitalisasi pendidikan berimbas pada merosotnya moralitas mahasiswa. Kecenderungan pendidikan yang berwatak kapital akan membentuk para akademisi yang materialis, positivistis, dan orientalis.

Peran pendidikan adalah membentuk identitas budaya (nasional) dan sekaligus pembentukan karakter bangsa yang membedakan dengan bangsa lain (Karsidi, 2017). Dengan kata lain, pendidikan yang baik adalah yang membentuk karakteristik siswa sesuai potensi dan kemampuannya. Runtuhnya moralitas mahasiswa juga bisa dilihat dengan terlibatnya mahasiswa sebagai pelaku ekstrimisme, radikalisme, dan kriminalitas.

Sebuah survei yang dilakukan oleh CSIS (2017) bahwa kaum muda adalah penikmat media sosial yang sangat tinggi (87 %) dari 5000 pelajar dan mahasiswa angkatan baru menggunakan media social dalam tiap harinya (Qodir, 2016).

Selain itu, dalam penelitian lainnya dijelaskan bahwa mayoritas mahasiswa mempelajari agama dari internet tanpa menyaring informasi yang di dapatkan, disamping itu ISIS sebagai sebuah fenomena munculnya terorisme sangat gencar mengajarkan fahamnya lewat media sosial (Derina Rahmat, 2019).

Seks dan Ketimpangan Gender

Liberalisasi Kampus juga berdampak pada permasalahan seks dan ketimpangan gender di kampus. Dalam beberapa tahun belakang, marak terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di dunia kampus. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelecean seksual serta ketimpangan gender di kampus adalah dengan adanya realasi kuasa (Idi, 2022).

Relasi kuasa dalam dunia kampus dapat berbentuk hubungan antara sesame dosen, dosen dengan mahasiswa, mereka yang berpacaran, karyawan dengan mahasiswa dan kakak tingkat maupun adik tingkat.

Selain itu, seks dan ketimpangan gender juga semakin marak karena lemahnya regulasi yang bersifat mengikat dari pihak kampus itu sendiri dan juga minimnya pemahaman civitas akademika terkait kekerasan, pelecehan seksual serta kesetaraan gender.  

Referensi

Derina Rahmat, D. M. (2019). RADIKALISME, MEDIA SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAH. Jurnal Ilmu Komunikasi, 148.

Effendi, S. (2007). Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi. Sindo, 6.

Idi, S. d. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains,, 59.

Karsidi, R. (2017). BUDAYA LOKAL DALAM LIBERALISASI PENDIDIKAN. The Journal of Society & Media, 28.

Nur, T. (2009). Liberalisasi Pendidikan; Sebuah Wacana Kontroversial. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, 7.

Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. JURNAL STUDI PEMUDA, 434.

Zulfikar, L. T. (2022, Agustus 17). Pakar Menjawab: Kenapa biaya kuliah naik terus? Lemahnya model bisnis kampus ancam akses pendidikan tinggi di Indonesia. Retrieved from theconversation.com: https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-biaya-kuliah-naik-terus-lemahnya-model-bisnis-kampus-ancam-akses-pendidikan-tinggi-di-indonesia-188790