Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault: Seksualitas

Kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault menjadi salah satu pembahasan yang menarik karena menawarkan cara pandang berbeda dari teori kekuasaan tradisional. Dalam kehidupan sosial, manusia selalu terikat oleh struktur dan aturan yang membentuk beragam kelompok. Agar keteraturan tercipta, ada mekanisme kuasa yang bekerja—kadang terlihat jelas, kadang justru berjalan diam-diam melalui kebiasaan, institusi, bahkan cara kita memahami “kebenaran”. Namun, diskusi tentang kekuasaan tidak berhenti pada politik negara atau legitimasi semata. Di sisi lain, Foucault menegaskan bahwa kuasa hadir dalam relasi sehari-hari dan berkelindan dengan pengetahuan. Karena itu, memahami gagasannya membantu kita melihat bagaimana diskursus, institusi, dan praktik sosial dapat membentuk manusia, termasuk dalam urusan seksualitas.

Pengantar: Kekuasaan dalam Struktur Sosial

Dalam kehidupannya, manusia mengenal berbagai struktur sosial yang mengikat dan menimbulkan terciptanya beragam kelompok sosial. Berbagai kelompok sosial yang tercipta dirancang sedemikian rupa supaya teratur dan sesuai tujuan penciptaannya dengan adanya kekuasaan yang mengikat, baik secara eksplisit ataupun implisit.

Pembahasan mengenai kekuasaan telah dimulai sejak lama dan menjadi diskursus yang selalu menarik untuk dibahas. Para pemikir era klasik banyak mendorong kekuasaan dengan kebaikan yang bermuara pada keadilan. Sementara itu, para pemikir religius mencoba mengaitkan kekuasaan dengan Tuhan.

Segala diskusi terus berlangsung karena manusia tidak menyerah untuk mendapatkan formula terbaik dalam menjaga keteraturan sosial melalui penyeimbangan titik kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dikaitkan dengan kekuasaan politik dan dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengabdikan individu kepada tujuan negara yang ideal seperti kebajikan, keadilan, dan berlandaskan kehendak Tuhan (Zainuddin, 1992).

Namun, seorang pemikir yang hidup di beberapa dekade silam berusaha membantah pemahaman filsafat tradisional mengenai kekuasaan yang kerap berorientasi pada pembahasan legitimasi. Pada pandangan lama, entitas negara berusaha melegitimasikan kekuasaan dengan keterikatan kekuasaan pada negara. Akibatnya, negara dianggap mampu mewajibkan orang untuk patuh terhadapnya.

Hal tersebut kemudian dibantah oleh Michel Foucault, seorang filsuf berpengaruh abad 20 yang lahir pada 15 Oktober 1926 di Prancis. Ia dikenal sebagai pemikir yang banyak membahas fenomena sosial, termasuk kekuasaan. Karena itu, pembahasan kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault menjadi pintu masuk yang menarik untuk memahami cara kerja kuasa di masyarakat.

Michel Foucault dan Kritik atas Pandangan Tradisional

Dalam pemikirannya, Foucault banyak terpengaruh dari berbagai gagasan Nietzsche dan kerap membantah pemikiran humanistik ala Marxisme eksistensialis. Kecondongan pemikiran Foucault akan berkutat dalam narasi besar dengan peran penting di ranah praksis (Baert, 1998).

Sekilas konteks intelektual Prancis pasca Perang Dunia II

Memahami pemikiran Foucault tentu perlu menengok kehidupan intelektual di Prancis pasca Perang Dunia II. Pada masa itu, pemikiran banyak dipengaruhi dua ide besar yakni Hegel dan Marx. Ide-ide ini kemudian dimasifkan melalui pemikir seperti Jean Hyppolite dan Alexandre Kojeve. Bahkan, ketika perang dingin, pemikir Prancis saat itu memiliki keterlibatan aktif dalam partai komunis.

Selain itu, pengaruh fenomenologi yang berkutat pada pemaknaan kenyataan sebagai esensi universal pada objek atau benda juga ikut kuat. Gagasan Edmund Husserl hingga Heidegger dipopulerkan dan diadaptasi oleh berbagai pemikir Prancis kala itu. Dengan demikian, bangunan intelektual pada masa tersebut ikut membentuk lanskap pemikiran Foucault.

Kedua faktor tersebut menciptakan pandangan pemikir lain kala itu. Marxisme berkutat pada ide-ide untuk mengungkapkan dominansi struktur negara ketika kelas penguasa menindas melalui ranah ekonomi. Sedangkan melalui fenomenologi, manusia berusaha menyingkap kesalahan berpikir berdasarkan egoisme dan subjektivisme pada makna benda-benda. Beberapa hal itulah yang kemudian mewarnai pemikiran Foucault untuk merenungkan secara mendalam tentang kuasa, ekonomi, dan relasi pengetahuan masyarakat terhadap dunia.

Sebagai akibat pertemuan dua bangunan intelektual yang mengakar pada zaman tersebut, Foucault menemukan dua pendapat penting ketika pengetahuan bertemu dengan pikiran manusia. Pertama, dengan pengetahuannya manusia merupakan entitas yang dibatasi oleh lingkungan sekitar. Kedua, kebenaran dengan rasionalitas merupakan suatu hal yang terus berubah sepanjang sejarah.

Dalam merumuskan pendapat ini, Foucault menggunakan analisis strukturalisme sebagai alat bantu menemukan gagasan. Baginya, strukturalisme membantunya membaca sejarah secara sistematis. Maksudnya, apa pun bentuk pengetahuannya, rasionalitas dalam kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dirinya sendiri, melainkan selalu memiliki relasi dengan makna lain.

Foucault dan Kekuasaan

Tema kekuasaan dalam pemikiran Foucault sering dianggap sebagai kompleksitas pemikiran yang unik dibanding filsafat modernitas yang pakem. Bahkan, jika dibandingkan dengan pemikir lain, Foucault kerap dianggap “tidak umum” karena banyak membahas tema kegilaan, rumah sakit, penjara, keburukan, seksualitas, hingga struktur episteme klasik (Visker, 1995).

Kuasa bukan milik negara saja

Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bagaimana Foucault membahas tentang kekuasaan. Dalam pandangan tradisionalis, kekuasaan politik berkutat pada pembahasan legitimasi. Artinya, kekuasaan dilegitimasikan melekat pada negara sehingga negara memiliki kekuasaan untuk mewajibkan semua orang patuh padanya.

Namun, Foucault berpandangan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang melekat hanya pada negara. Di sisi lain, kekuasaan ada di mana-mana, dapat diukur melalui efeknya, dan kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi.

Kuasa sebagai relasi yang produktif

Bagi Foucault, kuasa terdapat di mana-mana dan muncul dari relasi antara berbagai kekuatan. Timbulnya kekuasaan tidak tergantung dari kesadaran manusia semata. Kekuasaan bukan sesuatu yang “datang dari luar”, melainkan bekerja dari dalam: menentukan aturan, sistem, dan hubungan, serta memungkinkan sesuatu terjadi.

Singkatnya, kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault tidak bisa dipahami hanya sebagai instrumen represif. Kuasa juga beroperasi secara produktif: membentuk cara berpikir, membentuk kategori normal–tidak normal, dan membentuk praktik sosial.

Hubungan Ilmu Pengetahuan dengan Kekuasaan

Pada pemikiran Foucault seperti yang tertulis dalam bukunya The Order of Things dan Archeology of Human Sciences, ia menunjukkan adanya kondisi-kondisi dasar sebagai penyebab lahirnya pembahasan mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan.

Berangkat dari konsentrasi wacana ilmiah tentang sejarah dan manusia sebagai subjek di akhir abad kedelapan belas hingga pertengahan abad 20 (atau pada Perang Dunia II), muncul pemahaman bahwa manusia menjadi objek pengetahuan. Pada saat yang sama, manusia juga berangkat menjadi subjek kebebasan dan eksistensinya sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat manusia dianggap sebagai pusat pemikiran.

Diskursus, kebenaran, dan kehendak berkuasa

Dalam pembahasan hubungan pengetahuan dan kekuasaan, Foucault menganggap bahwa hubungan antara diskursus pengetahuan dengan kekuasaan merupakan hubungan yang melekat. Diskursus ilmu pengetahuan memiliki kehendak untuk menemukan yang benar dan palsu. Namun, pada praktiknya, hal itu kerap berlangsung berkelindan dengan kehendak untuk berkuasa.

Karena itu, pengetahuan tidak bersifat netral dan murni. Selalu terjadi korelasi antara pengetahuan dengan kekuasaan: pengetahuan mengandung kekuasaan dan sebaliknya. Hal ini terlihat ketika suatu ilmu berusaha menguasai penjelasan ilmu yang lain. Terlebih di masa perkembangan teknologi, pengetahuan mudah digunakan untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat.

Episteme: pengetahuan yang dipakemkan zaman

Pembahasan Foucault dalam hubungan kekuasaan dengan pengetahuan juga menggunakan contoh yang dapat dikatakan kurang lazim. Pada awalnya, Foucault berfokus pada sejarah pengetahuan. Namun, fokusnya bukan berhenti pada sejarah sebagai penyelidikan perkembangan pengetahuan dari masa ke masa saja, melainkan sejarah pengetahuan sebagai “episteme”.

Baginya, episteme merupakan bentuk pengetahuan yang telah dipakemkan terhadap pemaknaan situasi zaman tertentu. Pemakeman ini berbentuk otoritatif, sehingga pengetahuan mempengaruhi institusi sosial dan praktik sosial. Di sisi lain, pemaknaan kekuasaan dalam pandangannya bersifat positif dan beroperasi secara produktif. Akibatnya, relasi pengetahuan–kekuasaan sering tidak tampak secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan melalui efek yang ditimbulkannya.

Kekuasaan dan Seksualitas

Dalam pembahasan mengenai kekuasaan, Foucault menyinggung relasi kuasa dengan seksualitas dalam bukunya The History of Sexuality yang pada dasarnya merupakan kritik terhadap pandangan intelektual Barat terhadap seksualitas. Foucault dalam bukunya ini menggunakan kerangka yang mirip dengan Freud, yaitu melalui psikoanalisis.

Bagi Foucault, pembahasan seksualitas mendapat represi di masyarakat sehingga seolah menjadi sesuatu yang tabu. Namun, Foucault berusaha menegaskan bahwa tekanan berlebihan terhadap seksualitas dapat menjadi bentuk kepentingan kuasa. Dengan demikian, seksualitas berkaitan erat dengan urusan kekuasaan.

Seksualitas sebagai urusan publik dan negara

Salah satu hal yang dibahas oleh Foucault adalah seksualitas sebagai masalah publik. Bagi Foucault yang menganggap seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan, memperlihatkan seks baginya adalah ketika negara mengatur dan mencatat jumlah kelahiran. Akibatnya, masalah penduduk secara jumlah dianggap menjadi masalah sosial, dan masalah ini terhubung dengan seksualitas.

Normal–menyimpang dan legitimasi ahli

Berikutnya, pada beberapa jenis perilaku menyimpang yang ditetapkan oleh mayoritas masyarakat, Foucault beranggapan bahwa anggapan “menyimpang” tersebut akan mendapatkan validasi dari pemegang posisi yang erat dengan pengetahuan seperti dokter atau psikiater. Mereka kemudian memutuskan apa yang dianggap normal dan tidak.

Dalam hal ini, Foucault ingin menunjukkan bahwa kekuasaan sebagai suatu dimensi relasi telah masuk ke berbagai sekrup kehidupan manusia. Karena itu, pembahasan kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan institusi, tubuh, dan regulasi sosial.

Catatan Penulis

Pada dasarnya, Foucault yang merupakan salah satu pemikir besar berpengaruh di abad 20, berusaha menggambarkan bagaimana konsep kekuasaan sebagai suatu dimensi relasi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan para pemikir lain yang telah menguraikan konsep kekuasaan, Foucault menghadirkan perspektif baru dalam memandang kekuasaan.

Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai negara, melainkan bentuk yang terdapat di mana pun sebagai akibat dari dimensi relasi. Artinya, di mana ada relasi atau hubungan, di sana juga terdapat kekuasaan. Secara mudah, Foucault tidak menguraikan kembali apa itu kekuasaan, namun memberikan gambaran bagaimana kuasa dapat berfungsi dan bekerja di dimensi tertentu.

Pemikiran Foucault menunjukkan bahwa manusia juga merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan itu bekerja. Kesadaran atas hal tersebut seharusnya mendorong manusia untuk sanggup menggunakan kekuasaan secara baik di dalam dimensi apa pun. Baik di sini berarti kekuasaan diusahakan agar mampu memberikan dampak manfaat bagi kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk sebagian saja.