Kebijakan Akses Digital Tanpa Bekal, Hanyalah Mahakarya Gagal

Mulai 28 Maret 2026, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan akses digital bagi anak usia di bawah 16 tahun. Niatnya jelas, yakni untuk melindungi anak dari berbagai risiko ruang digital. Akan tetapi, bagaimana dengan pelaksanaannya?

Di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak secara tiba-tiba kehilangan akses media sosial, ruang yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi. Perubahan tersebut terjadi secara mendadak, tanpa aba-aba atau bahkan persiapan yang matang. Seorang anak berusia 13 tahun bertanya kepada Mamanya, “Bu, teman-temanku nanti bagaimana ya? Aku tidak bisa menghubungi mereka.” Bukan pertanyaan mengenai konten, bukan pula soal game. Pertanyaan tentang teman.

Dan pertanyaan tersebut hanya satu dari sekian reaksi kebingungan. Bahkan ada yang lebih dari itu, marah besar, nangis tidak terkendali, merasa kehilangan, dan masih banyak lagi. Sedang orang tua? Mereka menghadapi persoalan baru secara pribadi, tanpa bekal, tanpa bimbingan, apalagi pendampingan.

Yang Hilang Bukan Layarnya, Melainkan Temannya

Kita sering salah membaca situasi ini. Dengan mudah mengira, bahwa anak sangat mencintai gadget. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah: anak sedang mencari tempat untuk merasa terhubung. Di media sosial, mereka menemukan teman yang merespons, percakapan yang mengalir, dan perhatian yang lebih cepat hadir dibandingkan meja makan keluarga.

Ketika akses itu tiba-tiba terputus, yang hilang bukan hanya layar. Yang hilang adalah menyediakan kebutuhan sosial yang nyata. Dari perspektif psikologi perkembangan, kebutuhan akan koneksi sosial adalah kebutuhan primer — setara dengan rasa aman. Memutus akses secara mendadak, tanpa transisi, tanpa alternatif, tanpa penjelasan yang bisa anak terima, sama artinya dengan mencabut sebuah rutinitas mewujudkan tanpa menggantikannya dengan apa pun.

Reaksi marah, menangis, tantrum? Itu bukan kenakalan. Itu adalah respons kehilangan yang wajar.

Kebijakan Akses Digital butuh Eksekusi yang Tepat

Secara prinsip, menggunakan akses digital untuk anak memiliki dasar yang kuat. Risiko kecanduan, paparan konten berbahaya, perundungan siber — semua itu nyata dan mengancam. Maka niat kebijakan ini tidak perlu diperdebatkan.

Yang perlu dikritik adalah cara pelaksanaannya: tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang terstruktur, tanpa modul pendampingan bagi orang tua, tanpa program transisi strategi yang menyiapkan anak maupun keluarga.

Negara seperti sedang mematikan alarm kebakaran — dan mengira rumahnya sudah aman. Padahal kenyataannya tidak demikian, di negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan serupa, seperti Australia dan Inggris, fase sosialisasi dan edukasi publik dilakukan berbulan-bulan sebelum diberlakukan. Di sana, orangtua disiapkan. Sehingga, kebijakan yang diperkuat dengan adanya sosialisasi maupun pendampingan justru akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Bagi orangtua, langkah pertama bukan mengambil ponsel secara tiba-tiba — melainkan duduk di sebelah anak. Berikan pemahaman secara bijak, jangan lupa untuk mendengarkan segala bentuk responnya. Kemudian sampaikan ungkapan validasi perasaan mereka terlebih dahulu sebagai contoh, “Mama ngerti kok, kamu pasti bingung dan kesel.” Ungkapan validasi seperti ini adalah bentuk pengakuan bahwa perasaan anak itu nyata dan sah. Setelah anak merasa didengar, barulah jelaskan masalahnya dengan bahasa yang tenang dan jujur. Lalu isi “ruang yang hilang” itu dengan kehadiran nyata: bermain bersama tetangga, kegiatan fisik, hobi kreatif, atau sekadar duduk ngobrol di meja makan tanpa notifikasi.

Untuk sekolah dan pemerintah, ini bukan lagi waktunya menunggu. Sekolah perlu segera mengintegrasikan literasi digital dan kecerdasan emosional ke dalam ruang kelas, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi sebagai keterampilan hidup. Pemerintah tidak bisa hanya menerbitkan regulasi lalu pergi. Terbitkan panduan praktis yang bisa dibaca orangtua secara umum. Memberikan pelatihan guru dan psikolog di lapangan. Lalu, siapkan infrastruktur sosial — bukan hanya infrastruktur hukum.

Matikan Layar, Nyalakan Hubungan

Jika anak selama ini mencari dunianya di dalam layar, barangkali hal tersebut terjadi karena mereka belum cukup menemukan “dunia” mereka di dalam rumah.

Kebijakan ini, jika dijalankan dengan benar, bisa menjadi titik balik. Bukan sekadar membatasi layar, tapi membuka kembali ruang-ruang yang selama ini terlupakan: meja makan yang ramai, halaman yang ramai-pikuk, dan percakapan yang hangat.

Tapi itu mungkin saja terjadi di apabilla negara tidak hanya menekan tombol “off” pada gadget anak — melainkan juga menekan tombol “on” pada kesiapan keluarga.

Karena anak tidak butuh larangan saja. Mereka membutuhkan kita yang lebih hadir.

____

Penulis: Tri Gunadi