Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat: Refleksi Politik ala Gus Dur

Politik ala Gus Dur di tengah hiruk-pikuk dunia yang kian terpolarisasi oleh sekat identitas menghadirkan kerinduan akan tawa renyah itu—tawa seorang kiai yang tidak hanya fasih membaca kitab kuning, tetapi juga piawai membaca peta kemanusiaan.

Politik ala Gus Dur

Peringatan haul ke-16 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tema “Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat” seakan memanggil kita pulang. Kita diajak merenungkan kembali definisi “rakyat” itu sendiri. Bagi Gus Dur, rakyat bukan sekadar statistik pemilih dalam pemilu. Sebaliknya, rakyat adalah mozaik wajah manusia dengan segala martabatnya.

Gus Dur pernah mewariskan kalimat yang hingga kini menjadi kompas moral:
“Tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.”

Kalimat ini bukan sekadar retorika manis. Melainkan, ia adalah intisari dari teologi pembebasan yang diyakini Gus Dur. Bagi beliau, memuliakan Tuhan (hablumminallah) tidak akan sempurna tanpa memuliakan ciptaan-Nya (hablumminannas). Inilah fondasi dari apa yang bisa kita sebut sebagai “Arsitektur Kemanusiaan Gus Dur”.

Sementara itu, jika demokrasi sering didefinisikan secara prosedural sebagai pemerintahan mayoritas, Gus Dur justru mengajarkan demokrasi yang substansial. Artinya, demokrasi harus melindungi mereka yang tak bersuara. Jejak ini terekam jelas dalam keberaniannya mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967.

Politik ala Gus Dur :Melindungi yang Tak Bersuara

Selama lebih dari tiga dekade, saudara-saudara kita etnis Tionghoa dipaksa menjadi “asing” di tanah kelahirannya sendiri. Ibadah dibatasi. Budaya dilarang tampil.

Namun, Gus Dur tidak melihat ini sekadar sebagai persoalan politik. Ia melihatnya sebagai persoalan martabat manusia. Karena itu, dengan santai namun tegas, ia mencabut larangan tersebut.

Dengan demikian, ia tidak hanya memberi izin barongsai untuk menari kembali atau lampion untuk bersinar lagi. Lebih dari itu, ia mengembalikan rasa “memiliki” Indonesia kepada jutaan warganya. Ia membuktikan bahwa menjadi Tionghoa tidak mengurangi kadar ke-Indonesiaan seseorang.

Oleh karena itu, gelar “Bapak Tionghoa Indonesia” yang disematkan kepadanya bukan sekadar simbol politik. Sebaliknya, itu adalah pengakuan tulus dari rakyat yang akhirnya merasa “diwongke”.

Pendekatan Kemanusiaan di Papua

Selain itu, sentuhan humanis serupa juga ia terapkan di tanah Papua. Ketika pendekatan militeristik gagal memenangkan hati rakyat, Gus Dur memilih jalan berbeda.

Ia datang dengan pendekatan dialogis. Bahkan, ia melakukan sesuatu yang tampak sederhana, tetapi berdampak besar: mengembalikan nama “Papua” menggantikan “Irian Jaya”.

Bagi Gus Dur, nama adalah identitas dan kebanggaan. Karena itu, ia mengizinkan penggunaan nama Papua serta membolehkan ekspresi budaya lokal. Misalnya, bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural, bukan kedaulatan politik.

Dengan cara ini, ia menurunkan tensi konflik. Bukan dengan senjata, melainkan dengan kesediaan untuk mendengar.

Humor sebagai Jalan Kemanusiaan

Di sisi lain, dalam kerangka “Untuk Rakyat”, Gus Dur tidak menempatkan dirinya di menara gading. Ia adalah presiden yang terasa tanpa jarak.

Salah satu warisan terbesarnya adalah humor. Bagi Gus Dur, humor bukan sekadar hiburan. Sebaliknya, humor adalah strategi budaya untuk melawan arogansi kekuasaan dan menghibur rakyat kecil.

Kita tentu ingat anekdot tentang sopir Metro Mini. Dalam cerita itu, si sopir mendapat fasilitas lebih baik di akhirat dibanding seorang ustaz. Alasannya sederhana: sopir membuat penumpangnya berdoa khusyuk, sementara ustaz membuat jemaahnya tertidur.

Di balik tawa tersebut, terselip kritik tajam. Kritik terhadap formalisme agama yang kering. Sekaligus, keberpihakan pada “wong cilik”.

Gus Dur dan Rakyat Tanpa Jarak

Bahkan, kedekatan Gus Dur dengan rakyat terasa sangat organik. Sampai-sampai muncul fenomena unik.

Putri Gus Dur, Inaya Wahid, pernah bercerita tentang seorang sopir taksi. Sopir itu dengan bangga mengaku sebagai “anak Gus Dur”. Ia bahkan tidak tahu bahwa penumpangnya adalah anak kandung Gus Dur.

Namun, ia tidak sedang berbohong. Sebaliknya, ia sedang mengekspresikan rasa memiliki. Baginya, Gus Dur adalah ayah bagi rakyat kecil. Sosok pelindung bagi mereka yang terpinggirkan.

Melanjutkan “Jalan Kaki” Gus Dur

Pada akhirnya, Gus Dur mengajarkan bahwa menjaga Indonesia tidak harus dengan ketegangan. Tidak perlu dengan urat leher yang kaku. “Gitu aja kok repot,” katanya.

Kalimat ini sederhana. Namun, maknanya dalam. Ia mengajak kita menyelesaikan masalah dengan kejernihan hati dan akal sehat.

Hari ini, tantangan kita mungkin berbeda. Namun, esensinya tetap sama. Warisan nilai Gus Dur—ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, keksatriaan, dan kearifan tradisi—tetap relevan.

Karena itu, kita perlu mengingat: pernah ada seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya tanpa syarat. Ia membela yang berbeda tanpa ragu. Ia meyakini bahwa di atas politik, ada kemanusiaan.

Gus Dur memang telah pulang. Namun, jejak kemanusiaannya akan tetap hidup. Selama kita berani melanjutkannya.

“Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”—dalam kamus Gus Dur, rakyat adalah manusia seutuhnya. Tanpa terkecuali.

____

Penulis: Pardomuan Robinson Sihombing

Bagikan artikel ini :