ACT, IM, dan Rebutan Fai di NII

Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, Lc. Kamis, 11-8-2022 | - Dilihat: 135

Oleh: Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, Lc.

Beberapa hari belakangan ini, kita digemparkan dengan kasus penggelapan dana sumbangan yang dilakukan oleh organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengkorupsi uang sumbangan yang diamanahkan melewati ACT milyaran rupiah, baik itu dari kasus kecelakaan Lion Air hingga sumbangan-sumbangan lainnya. Ternyata, hasil kalkulasi sementara diketahui angka uang telah mencapai angka triliyun rupiah.

Kasus ACT ini muncul pada saat perseteruan antara Ahyuddin, pendiri dan presiden ACT pertama dengan penggantinya, Ibnu Hajar. Keduanya, beserta 2 (dua) petinggi ACT lainnya telah ditangkap untuk proses penyelidikan.

Dana donasi yang telah mencapai angka triliyun itu ternyata juga dicuci dalam sejumlah bisnis. Salah satu pihak yang disuntikkan adalah Koperasi 212 yang memiliki keterkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) yang telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Apakah perseteruan antara Ahyuddin dengan Ibnu Hajar adalah hal yang luar biasa ? TIDAK.

Rebutan karena jatah dari donasi bukan hal baru. Al Ikhwan Al Muslimun mengalami konflik internal antara faksi Mahmud Husain yang berada di Istanbul Turki dengan faksi Ibrahim Munir yang berada di London Inggris.

Ibrahim Munir merupakan pelaksana tugas Mursyid Am Al Ikhwan Al Muslimun, jabatan tertinggi dalam organisasi Al Ikhwan Al Muslimun. Sedangkan Mahmud Husain adalah sekretaris jenderal yang jabatan tersebut dihapuskan oleh Ibrahim Munir, sehingga Mahmud Husain marah.

Ibrahim Munir menuduh Mahmud Husain menggelapkan donasi yang diterimanya dan dicuci dalam sejumlah bisnis real estate serta perusahaan jasa travel dan money changer di Istanbul dan sejumlah kota lainnya di Turki. Mahmud Husain juga menuduh Ibrahim Munir melakukan korupsi dana donasi yang digalang dari sejumlah negara, untuk membiayai para kader Al Ikhwan Al Muslimun yang ditahan oleh aparat keamanan Mesir karena terlibat aksi kerusuhan dan pengerusakan.

Akhirnya, tidak sedikit dari kader-kader tersebut menyatakan keluar dari Al Ikhwan Al Muslimun karena sikap korup para pemimpinnya. Seharusnya, dana donasi tersebut tersalurkan untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. Tetapi justru dikorupsi dan diperebutkan oleh para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun, baik di Istanbul Turki atau di London Inggris, yang kedua pihak saling tuduh.

Korupsi dan rebutan dana di kalangan Salafi Haroki Irhabi di Indonesia ternyata sudah dilakukan oleh para petinggi Negara Islam Indonesia (NII), bahkan saling bunuh dan saling tuduh serta mengkafirkan. Salah satu korbannya adalah Djaja Sudjadi yang merupakan rival Abah Djaelani terkait perebutan posisi pengganti SM Kartosuwiryo serta mengelola aset NII. Pembunuhan ini disetujui oleh Komandan Wilayah (KW) I NII Toha Mahfudz.

Pada dekade 1980-an, dalam setahun, para kader dan pimpinan NII dapat mengumpulkan dana dari aksi-aksi kriminal yang disebut fa’i, sebesar 30 juta rupiah. Salah satu aksi terbesar pada Mei 1980, NII merampok kantor dinas pendidikan di Ciamis merenggut uang  20 juta rupiah yang merupakan gaji para pegawai.

Ternyata, uang hasil fa’i ternyata juga dinikmati oleh para petinggi NII baik untuk membeli rumah, membeli televisi berwarna dan membeli bahan pokok pangan. Demi mendapatkan uang fa’i dalam jumlah lebih besar, maka para petinggi NII membentuk tim fa’i, kemudian status tim tersebut dinaikkan sebagai pasukan khusus, dipimpin oleh Syarif Hidayat.

Aksi tindak kriminal untuk mendapatkan fa’i yang digunakan untuk aksi-aksi terorisme, banyak dilakukan oleh KW I dan KW II sehingga mendapatkan jatah bagian fa’i yang lebih besar. Jika ada anggota yang tidak mengumpulkan uang fa’i maka akan diteror bahkan dibunuh, seperti yang dialami oleh Hasan Bauw, mahasiswa UIN Yogyakarta yang bergabung dengan NII, oleh Warman pada Februari 1979.

Jadi, apakah penggalapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh ACT adalah hal baru yang mengejutkan ? TIDAK. Sebelumnya bahkan lebih parah.

Maka, dari itu penyelidikan jangan berkutat kepada ACT, akan tetapi para pejabat dan pegawainya, karena kasus pencucian ini dapat menggunakan identitas siapapun, bahkan karyawan paling rendah tingkatnya.

Lalu bagaimana jika kita ingin berdonasi ke lembaga filantropi ? SANGAT BISA.

Lembaga filantropi masih banyak bahkan jujur transparan terbuka. Salah satunya adalah Lazis Muhammadiyah.
_____

Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, Lc, Alumni Jurusan Sejarah Universitas Al Azhar Cairo Mesir.