Sebentar lagi Pilpres, eh Muktamar

Muktamar Muhammadiyah dan pilpres sama-sama menyita perhatian publik, tetapi ritme dan cara kerjanya sering kali bertolak belakang. Beberapa waktu lalu, isu “kardus durian” yang kembali menyeret nama Cak Imin beredar lagi, seolah menjadi penanda bahwa momentum pilpres makin dekat. Di sisi lain, peta koalisi pun tampak dinamis: ada yang merasa ringan karena tidak terbebani koalisi, ada pula yang harus tarik ulur menentukan pasangan. Namun, yang menarik, suasana menjelang muktamar di Persyarikatan Muhammadiyah punya corak berbeda. Ketika pilpres cenderung memanas karena persaingan, muktamar lebih akrab dengan budaya musyawarah dan tim formatur. Karena itu, membandingkan keduanya justru membantu kita membaca politik dan organisasi dengan kacamata yang lebih jernih.

Beberapa waktu lalu, beredar kabar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. (Purn.) Firli Bahuri menyatakan tetap memperhatikan kasus kardus durian yang membebani Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal sebagai Cak Imin. Kasus ini muncul sejak tahun 2011. Isu ini cukup menyandera Cak Imin pada Pemilu 2014. Begitu juga tahun 2019. Dan besar kemungkinan kembali menghantui pada tahun 2024.

Seolah-olah, jika isu kasus kardus durian muncul, berarti momentum perhelatan pilpres sudah semakin dekat. Sebenarnya penulis bersimpati kepada Cak Imin. Karier politiknya tersandera oleh kasus yang tidak kunjung diselesaikan.

Selain itu, bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PKB telah membentuk koalisi dengan tagline Kebangkitan Indonesia Raya.

Isu KPK dan Tanda Pilpres Makin Dekat

Beberapa waktu lalu juga beredar isu di media sosial terkait seruan agar KPK memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani. Padahal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah satu-satunya partai politik yang tidak perlu berkoalisi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Jika PDIP mengusung Puan Maharani sebagai capres, maka PDIP harus memilih figur cawapres yang disukai publik. Figur itu juga harus dikenal punya leadership yang baik dan bersih. Misalnya Menko Polhukam Prof. M. Mahfud MD. Atau Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Namun, nama-nama itu bukan satu-satunya. Di politik, kejutan selalu mungkin terjadi.

Peta Koalisi: Tarik Ulur Figur Capres-Cawapres

Berbeda dengan PDIP yang tidak terbebani koalisi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sudah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan. Akan tetapi, NasDem terasa harus tarik ulur dengan Partai Demokrat. Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di sisi lain, NasDem juga harus bernegosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mengajukan figur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher). Ia pernah menjadi Gubernur Jawa Barat 2008–2018.

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP mulai goyah. Isu pasangan Ganjar Pranowo – Ridwan Kamil ikut mengguncang. Seolah-olah, isu itu menggusur figur Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Padahal, Airlangga saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Singkatnya, koalisi bergerak. Figur juga saling ditawarkan. Dan isu kerap dipakai sebagai alat tekan.

Pelajaran dari Pemilu 2019: Politik dan Kekeluargaan

Hasil Pemilu 2019 pada akhirnya menghasilkan komposisi kabinet yang mengakomodir Prabowo Subianto dan Sandiaga Shalahuddin Uno. Keduanya adalah rival Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Namun, mereka justru masuk kabinet. Prabowo menjadi menteri pertahanan. Sandiaga menjadi menteri pariwisata merangkap kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Sejarah konflik politik umat manusia biasanya menyisakan konflik panjang. Akan tetapi, hal itu tidak selalu berlaku di Indonesia. Karena itu, kesadaran tentang pentingnya rasa kekeluargaan terasa menguat. Apalagi di tengah gejolak dunia yang tidak stabil.

Menjelang 2024: Saling Sandera, Saling Sikut

Dinamika menjelang pemilu (pileg dan pilpres) yang digelar pada Februari 2024 mulai terasa. Saling sandera dan saling sikut mulai terjadi. Hal ini wajar dalam kompetisi. Namun, dampaknya bisa melebar jika tidak dikelola.

Sebagai anak bangsa, tentu kita berharap rasa kekeluargaan pasca perhelatan politik tetap terjaga. Selain itu, masa transisi Februari–Oktober 2024 diharapkan berlangsung lancar. Aman. Dan tanpa gejolak.

Dulu dan Sekarang: Pemilihan Presiden Berubah Total

Berbeda dengan sebelum 25 tahun lalu. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu, barulah dilakukan pemilihan wakil presiden. Pada masa itu, rakyat hanya memilih partai politik.

Selain itu, komposisi calon legislatif (caleg) ditentukan oleh partai politik. Partai juga tidak wajib membukanya ke depan publik. Akibatnya, rakyat sering tidak tahu detail siapa yang akan duduk.

Pada tahun 2004, terjadi perubahan besar. Rakyat tidak hanya dapat melihat daftar caleg. Rakyat juga memilih capres-cawapres secara langsung. One man one vote menjadi hak politik rakyat yang dijamin konstitusi.

Namun, konsekuensinya jelas. Pemilihan langsung melahirkan dinamika baru. Persaingan menjadi keras. Tekanan politik juga meningkat. Dan tensi bisa naik kapan saja.

Pilpres vs Muktamar: Sama-sama Perhelatan, Beda Jalur

Di titik ini, menarik untuk membandingkan pilpres dan muktamar. Keduanya sama-sama perhelatan besar. Keduanya juga sama-sama melibatkan dinamika. Akan tetapi, mekanismenya berbeda.

Karena itu, orang sering keliru menyamakan “kompetisi politik” dengan “kompetisi organisasi”. Padahal, tradisi dan perangkatnya tidak sama.

Mekanisme Muktamar Muhammadiyah: Tim Formatur

Berbeda dengan pemilihan ketua umum dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Para muktamirin bukan memilih satu figur secara langsung. Mereka memilih figur-figur sebagai tim formatur.

Dalam istilah kitab-kitab klasik, tim formatur disebut Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Tim ini tidak hanya bertugas memilih ketua umum. Tim ini juga menyusun struktur lengkap keorganisasian. Selain itu, tim formatur mempertanggungjawabkan kinerja kepengurusannya. Pertanggungjawaban itu disampaikan di depan muktamirin pada muktamar selanjutnya.

Kenapa Suara Terbanyak Tidak Selalu Jadi Ketua Umum

Maka tidak mengherankan jika pemilik suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua umum. Pada muktamar 2005, suara terbanyak ada pada figur Rosyad Shaleh. Namun, tim formatur justru bermufakat pada figur Din Syamsuddin.

Pada muktamar dekade 1940-an, hasil mufakat tim formatur bahkan memilih KH Mas Mansur. Menariknya, beliau berasal dari luar tim formatur. Artinya, keputusan final berada di ruang musyawarah tim.

Singkatnya, muktamar memiliki logika sendiri. Dan logika itu tidak selalu sama dengan logika pemilu langsung.

Isu Intervensi dan Respons Kader

Beberapa waktu lalu muncul artikel di sebuah website. Artikelnya menyebut adanya tekanan luar. Dalam tulisan itu disebut “rezim pemerintah” akan mengintervensi muktamar yang akan berlangsung dalam hitungan hari.

Isu yang dibangun adalah ini: sejumlah figur yang selama ini kritis kepada pemerintah akan dijauhkan. Tujuannya agar tidak masuk dalam tim formatur.

Namun, tulisan tersebut tidak dibiarkan berjalan sendiri. Sejumlah kader Muhammadiyah meng-counter dengan tulisan lain. Mereka justru memunculkan sejumlah figur sebagai tim formatur. Figur-figur itu datang dari berbagai kalangan. Ada tokoh senior. Ada penulis kolom. Bahkan ada komika stand-up comedy. Ada juga lulusan Sekolah Kader yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada tahun 1918.

Di sisi lain, respons semacam ini menunjukkan satu hal. Budaya diskusi di Muhammadiyah hidup. Dan tradisi kritik berjalan.

Budaya Bermuhammadiyah: Tidak Mencari Jabatan

Adat bermuhammadiyah yang dibangun dalam kaderisasi adalah tidak mencari jabatan dalam struktur organisasi. Namun, jika diminta, maka tidak menolak. Begitulah tradisi yang sering kita dengar.

Bahkan, jika dihadapkan pada dua pilihan, ada pesan penting. Pilihan antara pekerjaan dengan kegiatan organisasi. Maka didahulukan pekerjaan. Alasannya jelas: pesan KH Ahmad Dahlan adalah menghidupi Muhammadiyah. Bukan mencari hidup dari Muhammadiyah.

Karena itu, budaya Muhammadiyah membuat warga dan kader semakin mandiri. Mereka juga menjadi kritis. Mereka punya kebebasan memilih pilihan politik. Termasuk bergabung dalam partai politik.

Namun, jika berkaitan dengan urusan persyarikatan, semua elemen akan berta’awun.

Musyawarah sebagai Perekat

Artinya, budaya diskusi dan musyawarah untuk mencapai mufakat telah mengakar kuat. Keanekaragaman kader dan warga dapat dikonsolidasikan. Jalannya melalui budaya musyawarah. Tujuannya agar saling berta’awun dalam kebaikan.

Di sisi lain, dinamika dan kebhinekaan di Muhammadiyah juga dapat saling mengisi. Bahkan bisa saling mengkoreksi. Semua berjalan dalam bingkai kajian ilmiah yang alamiah.

Singkatnya, kalau pilpres identik dengan kompetisi keras, muktamar cenderung menonjolkan musyawarah. Ini bukan soal mana yang paling benar. Ini soal mekanisme yang berbeda. Dan masing-masing punya konteksnya.

Muktamar ke depan akan menjadikan kita bermuhammadiyah dengan semakin happy.